KEBIJAKAN “TIDAK ADANYA NAIK KELAS BUAT ANAK SD”

Membaca kebijakan yang dibuat Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan diatas  sangat mengejutkan .  Apakah kebijakan itu  telah mempertimbangkan dengan  matang tentang tidak adanya naik kelas buat anak SD?  Sebagaimana sebuah kebijakan tentu ada study kasus atau faktor-faktor yang mendasari landasan mengapa kebijakan ini dibuat.

Ada hal yang menggelitik ketika membaca adanya kebijakan ini. Saya sedang membayangkan bagaimana peran guru, peran anak , peran orangtua menyikapi kebijakan yang demikian .

Membaca lebih lanjut tentang tujuan atau alasan yang kuat yang mendasari dihapuskan Unas SD adalah adanya sejumlah pihak yang menganggap pelaksanaan Unas SD tidak sejalan dengan amatan Undang-
Undang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Undang-undang itu ditegaskan, wajib belajar pendidikan dasar adalah sembilan tahun (SD hingga SMP).    Lebih lanjut dijelaskan jika ada anak SD tidaklulus , maka  anak SD itu berpotensi itu  tak bisa meneruskan ke SMP berarti kegagalan untuk mencapai 9 tahun .

Bayangan saya segera melayang kepada ketiga peran yang sangat terlibat dalam keputusan itu.

Peran Anak

Alangkah enaknya jadi anak yang tak pernah belajar, malas, tak punya motivasi untuk bisa mengetahui atau menyamaratakan dengan teman-temannya.   Ach, nanti pasti akan naik kelas, kok capai-capi belajar, apa gunanya.   Enakan santai saja.   Toch, nanti pasti naik kelas. 

Sebaliknya, gimana rasanya anak yang senang belajar.  Aku sudah rajin belajar, tapi temanku yang tak belajar kok bisa yach naik kelas.  Kok enak yach dia bisa naik kelas. Lalu apa gunanya aku belajar keras jika yang tak belajar pun bisa naik kelas. 

Peran Guru

Guru yang biasanya harus memberikan penilaian berdasarkan angka, sekarang diganti dengan narasi. Buat guru, membuat penilaian angka adalah suatu hal absolut, sekarang harus membuat narasi yang adalah suatu ungkapan tanpa pengertian yang  lebih kearah suatu penilaian subjektif. 

Guru sendiri bingung  bagaimana menjaga anak didiknya mempunyai motif belajar yang standar, tetap rajin belajar supaya naik kelas.   Aku membayangkan guru yang bingung itu terlihat dari suasana kelas yang tak lagi penuh dengan kompetisi , disiplin, dan tanggung jawab dari anak-anak.

Guru juga bingung dengan kurikulum yang baru yang harus dipelajarinya  tapi bertolak belakang dengan apa yang ingin dicapai tak seusai  dengan kenyataan dilapangan.

Guru  yang tahu bagaimana caranya mempelajari pedagogik untuk memacu anak tetap rajin belajar meskipun mereka semuanya akan lulus,  juga ikut dalam arus, “ach biarian aja, semauku mengajar, toch anak semuanya harus lulus”.

Peran orangtua

Orangtua yang biasanya ikut stres karena ada UAS, banyak pelajaran, test, segala macam, sekarang santai .

Tapi santainya orangtua itu tak begitu lama, karena tambah bingung ketika anaknya bukannya belajar, sekarang senang main game, bermain dengan teman-temannya.

Orangtua makin tak memahami akhir dari perjalanan seorang anak SD kenapa bisa masuk SMP tapi belum memahami  dasar-dasar dari pengetahuan anak SD karena kualitasnya merosot tajam.

Sebelum bayangan itu menjadi kenyataan yang menakutkan, saya  hanya berharap kepada Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan agar mengkaji ulang tujuan dari penghapusan tidak ada naiknya anak SD.   Jauh lebih baik, menggantikan suatu metode yang lain untuk menentukan kelulusan bukan dengan UAS tetapi dengan ulangan-ulangan dari pihak sekolah sehingga guru tak kehilangan pedoman untuk menentukan  justifikasi apakah anak itu telah memahami apa yang diajarkan.

Guru adalah ujung tombak dari pendidikan. Jika persiapan untuk penghapusan hanya sekedar wacana untuk berhasilnya tercapai pendidikan 9 tahun, saku takut kehancuran kualitas pendidikan diperoleh alih-alih tujuan awal. Oleh karena itu tiap guru, bukan hanya sekedar mempunyai pengetahuan ilmu, tetapi ilmu pedagogik, filsafat apa yang dibutuhkan seorang murid untuk memahami dan mengerti apa yang diajarkan guru.  Butuh waktu dan proses yang lama.